Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat

Portrait of Buram Positivism Law: A Study Against Small Cases that Injure Public Sense of Justice

Penulis : Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.

Humani ISSN 1411-3066 Vol. 6 No. 1 | Halaman 41-57


Abstrak

ABSTRACT

 

The Founding Fathers pada awal kemerdekaan telah menyepakati bentuk negara yaitu negara yang berdasarkan pada hukum (rechstaat). Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum disini adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, dimana hukum tidak dimaknai sebagai ilmu positivistik belaka akan tetapi lebih pada ilmu tentang kemasyarakatan. Akan tetapi nampaknya pemahaman holistik terhadap hukum dewasa ini sudah keluar dari jalur cita-cita pendirian bangsa ini. Banyaknya kasus yang menciderai rasa keadilan masyarakat seperti kasus minah, kasus manise dan kasus prita yang menyita perhatian publik beberapa waktu yang lalu menjadi potret buram penegakan hukum yang positivistik legalistik. Positivisme hukum seakan menggelinding liar ketengah-tengah pemahaman para aparat penegak hukum yang menciderai rasa keadilan masyarakat. Hukum bukanlah suatu hal yang mati akan tetapi hukum selalu bergerak dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Kasus-kasus kecil seperti kasus minah, manise dan prita adalah contoh kecil dari liarnya penegakan hukum berparadigma positivistik legalistik tanpa ada yang bisa mengendalikan bahkan pemikiran positivistik legalistik ini telah mengakar pada hakim sebagai aparat pemutus pada peradilan. Secara hukum positif, polisi, jaksa, dan hakim tidak dapat dipersalahkan karena hanya memenuhi rumusan Undang-Undang yang tidak memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum untuk berbuat sesuai nurani. Walaupun hakim diberi kebebasan sesuai hati nurani akan tetapi apabila terbentur dengan bukti yang sudah lengkap, tidak alas an bagi hakim untuk memutuskan. Disisi lain masyarakat sebagai obyek hukum merasa terusik rasa keadilannya dengan keputusan hakim yang menyatakan minah dan prita bersalah. Sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum progresif dan dibarengi dengan pembenahan sistem hukum pidana baik dalam segi substansi, struktur maupun budaya hukum.

 

 


Abstract

ABSTRACT

The Founding Fathers at the beginning of independence had agreed on the state form of a state based on the law (rechstaat). This is reaffirmed in the 1945 Amendment of the Amendment of Article 1 paragraph (3) which states that the state of Indonesia is a state of law. The law here is a law based on Pancasila, where law is not interpreted as a mere positivistic science but rather on the science of society. But it seems that a holistic understanding of the law today has gone out of the way of the nation's ideals. The number of cases that injure public justice such as the case of minah, the case of manise and the case of prita which seized the public attention some time ago became the opaque portrait of law enforcement positivistik legalistik. Legal positivism seems to roll wildly amidst the understanding of law enforcement officers who injure the sense of community justice. The law is not a dead thing but the law always moves dynamically and follows the times. Minor cases such as the case of minah, manise and prita are small examples of the illegal enforcement of legalistic positivistic paradigms without any one able to control even this legalistic positivistic thought has rooted in judges as a judicial dispute apparatus. Legally positive, the police, prosecutors and judges can not be blamed for merely fulfilling the formulation of the Law which does not give law enforcement officials the opportunity to act in a conscientious manner. Although judges are given freedom according to conscience, but when struck with complete evidence, there is no reason for the judge to decide. On the other hand, the community as the object of the law feels disturbed about its sense of justice with the judge's decision to declare guilty and guilty. So it needs to be done progressive law enforcement efforts and coupled with the revamping of the criminal law system both in terms of substance, structure and legal culture.

keywords : Legal Positivism, Small Cases, Public Sense of Justice

Diposting tanggal 05 Oktober 2017

Download Artikel