Fungsionalisasi Lembaga Praperadilan Dalam Perkara Pidana / Suatu KajianNormatif

.

Penulis : Ani Triwati, S.H.,M.H. , Dr. Tundjung Herning S, S.H., CN., M.Hum. , Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.

Humani ISSN 1411-3066 Vol. 5 No. 2 | Halaman 76-89


Abstrak

ABSTRAK Lembaga praperadilan mempunyai fungsi dalam menjamin dan melindungi hak asasi dari tersangka atau terdakwa ketika penyidik atau penuntut umum melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Fungsi dari lembaga praperadilan tersebut berkurang makna dan artinya ketika putusan praperadilan tidak dimungkin untuk dapat dilakukan upaya banding apalagi kasasi, sehingga putusan tersebut hanya dihasilkan oleh hakim di tingkat pengadilan negeri, tanpa dapat dinilai dan dikoreksi oleh tingkat peradilan di atasnya yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah agung. Norma Hukum yang mengatur fungsionalisasi lembaga praperadilan dalam perkara pidana diatur dalam KUHAP Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Pasal 95 dan Pasal 97. Ketentuan Pasal 83 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 1 Mei tahun 2012 karena Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Abstract

ABSTRACT Praperadilan's institute have function in secures and protect basic rights of suspect or defendant while investigator or public prosecutor do action that goes against law deeping to do compulsive effort the favor investigation and prosecution. Function of that praperadilan's institute decreases meaning and its mean while verdict praperadilan not at maybe for gets to be done by appeal effort besides kasasi, so that verdict just resultant's by judge at level state court, without gets to be assessed and corrected by jurisdiction zoom on it which is High Court and Supreme Court. Jurisdictional norm that manages functionalization praperadilan's institute in takes proceedings ruled pidana deep KUHAP Section 77 until with Section 83, Section 95 and Sections 97. Section rule 83 sentences (2 ) not have legal power to tie-up with mark sense Constitution Lawcourt Verdict on the fifteenth May 1 year 2012 since Section 83 sentences (2 ) KUHAP goes against Section 27 sentences (1 ) and Sections 28 d. sentences (1 ) UUD 1945 since not liken citizen position in jurisdictional and governance and not give fair rule of law.

keywords : praperadilan, fungsionalisasi, norma hukum

Diposting tanggal 30 April 2013

Download Artikel