Implikasi Ketentuan TindakPidana Korupsi Terhadap Kontrak Jasa Konstruksi

.

Penulis : Dewi Tuti Muryati, SH., MH , Dharu Triasih, S.H.,M.H. , Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.

Humani ISSN 1411-3066 Vol. 5 No. 2 | Halaman 57-75


Abstrak

ABSTRAK Jasa konstruksi merupakan salah satu problematika dalam perkembangan hukum di Indonesia yang menuntut keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas persoalannya. Persoalan-persoalan yang kompleks tersebut menyangkut peranan berbagai subjek hukum dalam proses pelaksanaan jasa konstruksi. Kecenderungan untuk melakukan penyimpangan di dalam persoalan jasa konstruksi atau pada proyek-proyek pengadaan barang/ jasa di Indonesia menjadi sesuatu yang patut dicermati. Selain itu, pengenaan hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi menjadi titik tolak utama bagaimana penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim di Indonesia menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi. Hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan secara konkret mengenai implikasi ketentuan tindak pidana korupsi dalam UU No. 18 Tahun 1999, kekuatan hukum kontrak jasa konstruksi dalam resiko yang timbul dan kompetensi ketentuan tindak pidana korupsi sehingga dijadikan dasar hukum utama dalam masalah kegiatan jasa konstruksi. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan masukan bagi LPJKD, para pengguna jasa konstruksi, penyedia jasa konstruksi supaya lebih memahami posisi dan kedudukan mereka dalam Usaha Jasa Konstruksi dan mengurangi terjadinya perselisihan yang tidak adil.

Abstract

ABSTRACT Construction service constitutes one of problematika in formative jurisdictional at Indonesia that charge law regularity because of its problem complexity. That complex problem concern subjek's sort role sentences in service performing process construction. Trend to do deviation in construction service problem or on goods procurement projects / services at Indonesian as something which deserving of dicermati. Besides, jurisdictional imposition in point in service dispute working out construction becomes main starting point how investigator, prosecuting attorney, and judge at Indonesian apply law rule that get bearing with construction service problem. This observational result can describe konkret's ala hit rule implication the corruption in UU No. 18 Years 1999, construction service contract legal power in evoked jeopardy and rule interest the corruption so made by main law basic in trouble construction service activity. This observational thus can give entry for LPJKD, users construction service, construction service provider so more understand their position and position in Construction Service Effort and reduce its happening dispute which wrongful.

keywords : tindak pidana korupsi, kontrak, jasa konstruksi.

Diposting tanggal 30 April 2013

Download Artikel