Reorientasi Pengaturan Garis Pangkal Lurus Kepulauan dalam Mewujudkan Eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan

.

Penulis : Ani Triwati, S.H.,M.H.

Humani ISSN 1411-3066 Vol. 5 No. 1 | Halaman 10-23


Abstrak

ABSTRAK Keputusan Mahkamah Internasional yang memberikan kedaulatan kepada Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan, serta lepasnya Timor Timur menjadi negara merdeka telah mengubah peta geografis Indonesia dan luas wilayah Indonesia, baik dari aspek darat maupun aspek lautnya. Hal ini menimbulkan permasalahan mengapa perlu dilakukan reorientasi terhadap pengaturan garis pangkal lurus kepulauan dalam mewujudkan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan dan bagaimana pula pelaksanaan reorientasi tersebut terhadap pengaturan garis pangkal lurus kepulauan agar dapat diwujudkan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan secara utuh. Metode pendekatan secara yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data sekunder tersebut akan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia masih mencantumkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Reorientasi terhadap Peraturan Pemerintah tersebut yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang pada intinya mengubah dan memindahkan titik-titik dasar dan garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Ligitan, membuat titik-titik dasar dan garis pangkal baru di Selat Ombai-Wetar, Laut Timor dan Laut Sawu, serta membuat titik-titik dasar dan garis pangkal baru di Samudra Hindia, di pantai selatan Jawa Tengah. Hal itu merupakan upaya untuk mewujudkan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Abstract

ABSTRACT Decision of International Court of Justice that giving the Sipadan and Ligitan Islands sovereignty to Malaysia, and also release the Timor East become a independence state have altered geographical map and wide of Indonesian region, either from land aspect and also its sea aspect. This matter generate problems why require to be conducted by reorientation toward the rule of archipelagic straight base line in realizing Indonesia exsistence as archipelagic state and also how to conduct the reorientation toward the rule of archipelagic straight base line, so that can be realized of Indonesian exsistence as archipelagic state intactly. Approach method by normatif, with specification of research was descriptively analytis, the Sekunder data would be analysed by legal qualitative. Result of the research that is in Government Regulation No.38, 2002 About Geographical List Coordinate of Indonesian archipelagic straight base line, still mention Sipadan and Ligitan Islands as part of Republic of Indonesia region. Reorientation to the Government Regulation that was released of Government Regulation No.37, 2008 About Change To The Government Regulation No.37 2002 About Geographical List Coordinate of Indonesian archipelagic straight base line is on its core altered and removed base points and archipelagic straight base line from Sipadan and Ligitan Islands, making base point and archipelagic straight base line in Ombai-Wetar Straits, Timor Sea and Sawu Sea, and also making base points and archipelagic straight base line in Indian Ocean, in Central Java south coast. That thing represent effort to realize Indonesian exsistence as archipelagic state intactly

keywords : reorientasi, garis pangkal lurus kepulauan, negara kepulauan.

Diposting tanggal 30 April 2013

Download Artikel